JAKARTA, 20 Oktober 2026* — Sekitar 30 mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Bung Karno (UBK) yang terdiri dari tiga komisariat yakni, Komisariat Trisila, Komisariat Panca Azimat dan Komisariat Ekasila, menggelar aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10), bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mengusung tajuk *“2 Tahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran: Asta Cita untuk Siapa? #EvaluasiTotal”,* aksi ini menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah, transparansi anggaran, kebijakan ekonomi, reforma agraria, penegakan HAM, kesejahteraan masyarakat, serta mitigasi bencana.
Aksi berlangsung pukul 15.30–18.00 WIB dengan pengamanan aparat kepolisian. Kegiatan berjalan relatif lancar, meskipun sempat terjadi dinamika ketika sejumlah peserta hendak membakar ban motor bekas. Aparat berupaya mencegah tindakan tersebut hingga sempat terjadi perebutan ban antara massa dan petugas. Situasi kemudian terkendali dan aksi berakhir tanpa gangguan lanjutan.
*Dua Tahun Pemerintahan, GMNI Pertanyakan Arah Asta Cita*
GMNI Se-UBK menilai dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Asta Cita menjawab persoalan rakyat. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, dan hilirisasi, perlu disertai pengawasan ketat, transparansi anggaran, serta evaluasi berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi juga dinilai perlu mencakup ketimpangan ekonomi, konflik agraria, penegakan HAM, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta kesiapan negara menghadapi bencana.
Berpijak pada Marhaenisme, GMNI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program pemerintah, tetapi dari keberpihakan kebijakan terhadap rakyat dan terwujudnya keadilan sosial.
*Tiga Komisariat, Tiga Perspektif Kritis*
Ketua Komisariat Trisila UBK, *Bung Maulana Padri*, mahasiswa Fakultas Hukum, menyoroti supremasi hukum, akuntabilitas anggaran, penegakan HAM, dan konflik agraria. “Negara hukum tidak boleh berhenti pada aturan tertulis. Hukum harus ditegakkan secara adil, kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hak-hak rakyat wajib dilindungi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisariat Panca Azimat UBK, *Bung Raksa Fajrial*, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, menekankan pentingnya akuntabilitas politik, demokrasi yang terbuka terhadap kritik, serta pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan. “Demokrasi tidak berhenti pada pemilu. Pemerintah harus terbuka terhadap aspirasi rakyat dan menjamin ruang bagi mahasiswa serta masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Di era digital, keterbukaan itu juga harus diwujudkan melalui sistem informasi publik yang mudah diakses, aman, akurat, dan dapat diawasi masyarakat. Teknologi tidak boleh hanya menjadi alat administrasi, tetapi harus digunakan untuk memperkuat transparansi, mencegah manipulasi data, dan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Adapun Ketua Bidang Kaderisasi Komisariat Ekasila UBK, *Bung Yaner Sila*, mahasiswa Fakultas Ekonomi, menyoroti pengelolaan anggaran dan pemerataan kesejahteraan. “Anggaran negara harus transparan dan efisien. Kebijakan ekonomi dan investasi harus menciptakan lapangan kerja layak serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat dalam statistik,” ungkapnya.
*GMNI Se-UBK Sampaikan 8+1 Tuntutan Rakyat*
Dalam aksi tersebut, GMNI Se-UBK menyampaikan *8+1 Tuntutan Rakyat* sebagai agenda evaluasi dan perubahan kebijakan pemerintah:
*1. Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas Presiden Prabowo*
Mendesak evaluasi komprehensif agar seluruh program tepat sasaran, efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
*2. Benahi Tata Kelola dan Transparansi Anggaran Negara*
Mendesak pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, transparan, serta bebas dari korupsi dan pemborosan.
*3. Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Investasi yang Merugikan Rakyat*
Mendesak evaluasi kebijakan yang berpotensi memperlebar kesenjangan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
*4. Wujudkan Reforma Agraria Sejati*
Mendesak penyelesaian konflik agraria serta perlindungan hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam.
*5. Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kesehatan*
Mendesak peningkatan kesejahteraan, perlindungan, kepastian status kerja, dan pemenuhan hak tenaga pendidik serta tenaga kesehatan.
*6. Usut Tuntas Pelanggaran HAM*
Mendesak penegakan hukum yang adil dan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM serta pemulihan hak korban.
*7. Benahi Sistem Mitigasi dan Penanggulangan Bencana*
Mendesak penguatan pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan bencana dengan mengutamakan keselamatan rakyat.
*8. Bangun Komunikasi Kepemimpinan yang Profesional dan Berintegritas*
Mendesak pemimpin dan pejabat publik mengedepankan etika, tanggung jawab, keterbukaan terhadap kritik, dan keteladanan.
*+1. Wujudkan Cita-Cita Revolusi 1945*
Mendesak pemerintah mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
*GMNI UBK Siapkan Konsolidasi dan Aksi Lanjutan*
Dinamisator Lapangan (Dinlap) Aksi GMNI Se-UBK, *Sarinah Aven Teme* , menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan akhir dari gerakan mahasiswa dalam mengawasi pemerintahan.
“Ini bukan sekadar aksi memperingati dua tahun pemerintahan, melainkan tanggung jawab mahasiswa untuk menjalankan kontrol sosial. Kami akan terus mengkaji kebijakan pemerintah, mengawal tuntutan, dan memastikan persoalan rakyat tetap menjadi perhatian dalam pembangunan nasional,” tegas Sarinah Aven.
GMNI UBK menyatakan akan kembali mengonsolidasikan kekuatan antarkomisariat untuk mematangkan kajian dan mempersiapkan aksi lanjutan dalam beberapa hari mendatang.
Bagi GMNI Se-UBK, pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Dengan semangat Marhaenisme dan cita-cita Revolusi 1945, GMNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran.
*“Asta Cita untuk siapa?”* menjadi pertanyaan yang terus disuarakan GMNI Se-UBK untuk menguji sejauh mana pembangunan nasional menjawab kebutuhan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
