Jakarta, gentanasional.com – Di negeri ini, setiap kali pemerintah menggelar rapat besar, selalu muncul jargon yang menawan: investasi besar, pertumbuhan tinggi, transformasi ekonomi. Dan di antara kata-kata indah itu, terselip satu pertanyaan yang nyaris tak pernah dijawab dengan jujur: padat karya atau padat modal?
Sebab di balik gemerlap angka investasi yang terus dipamerkan, ada pemandangan suram yang jarang diperlihatkan ke rakyat: pengangguran yang makin padat, kelas menengah yang makin rapuh, dan modal sosial bangsa yang kian menipis.
Padat karya seharusnya menjadi ruh pembangunan negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia. Di sinilah tenaga kerja melimpah bisa menjadi kekuatan penggerak ekonomi.
Tapi apa yang terjadi?
Kenyataannya, sebagian besar investasi yang mengalir justru padat modal.
Mesin-mesin canggih didatangkan, otomatisasi diperluas, robotisasi dijadikan simbol kemajuan.
Sementara jutaan pekerja yang dulu menopang industri, kini terdorong ke pinggir, masuk ke sektor informal tanpa jaminan.
Industri tekstil yang dahulu jadi tulang punggung padat karya, hari ini tergulung ombak pajak dan serbuan impor murah.
60 pabrik tekstil tutup, 250 ribu pekerja terlempar dari pabrik ke pengangguran.
Sektor properti yang dulu hidup di tangan kelas menengah, kini lesu dihajar pajak tinggi dan daya beli yang merosot.
Mal yang dulu dipenuhi keluarga kelas pekerja, kini makin sepi.
Di sisi lain, konglomerat pemilik pabrik robot dan pemodal asing tersenyum puas: mesin tidak perlu upah, tidak ada serikat pekerja yang perlu dinegosiasi.
Ironi yang sama terjadi di sektor pangan.
Alih-alih memperkuat peternakan rakyat, negara justru membuka pintu bagi impor sapi hidup.
Peternak lokal menjerit.
Limbah meningkat, lahan pakan tak tersedia.
Bukan hanya logika ekonomi yang dipermainkan, tapi juga akal sehat.
Lantas apa kabar kelas menengah?
Mereka yang dulu jadi motor konsumsi nasional, kini diperas lewat pajak yang makin rakus. PPN, pajak natura, pajak properti, bea masuk.
Mereka bukan lagi kelas penengah, melainkan kelas yang tengah tergelincir ke bawah.
Uang mereka habis untuk bertahan, bukan untuk memutar roda ekonomi.
Di tengah semua ini, negara justru makin mesra dengan pemodal besar. Lembaga keuangan negara dengan ringan mengucurkan pinjaman untuk konglomerat. Sementara UMKM dan kelas menengah harus bersusah payah memenuhi persyaratan kredit yang kian ketat.
Akibatnya, yang padat bukan lagi karya, melainkan pengangguran.
Yang makin habis bukan hanya modal keuangan, tapi juga modal sosial.
Kepercayaan rakyat pada narasi pembangunan kian menipis.
Pertanyaannya sederhana: di negeri yang katanya sedang menuju Indonesia Emas, siapa yang benar-benar diuntungkan?
Mesin yang dingin?
Pemodal yang rakus?
Atau rakyat yang kini harus memilih antara bertahan atau tenggelam?
Kalau negara terus berpihak pada padat modal tanpa keseimbangan, maka tak lama lagi, yang akan padat bukan lagi lapangan kerja, tapi antrean pengangguran.
Dan pada saat itu, mungkin para penguasa baru sadar: mesin tidak menciptakan stabilitas sosial.
Manusia yang bekerja, yang punya penghasilan, itulah yang menjaga negara tetap berdiri.
Sayangnya, kesadaran itu mungkin datang terlambat.
Mr. EdSan
Luqman Jalu
Referensi:
- Benchmark Minerals Intelligence. (2024). Global Battery Composition Trends 2024. https://www.benchmarkminerals.com
- BPS. (2025). Tren Pengangguran dan Struktur Tenaga Kerja Nasional. https://www.bps.go.id
- Kompas. (2025). Industri Padat Karya Tergeser, Pengangguran Struktural Meningkat. https://www.kompas.com
- Tempo. (2025). Banjir Impor Murah Cina, Tekstil Lokal Terpukul. https://www.tempo.co
- API Jatim. (2025). Dampak Pajak Kapas dan Penutupan Pabrik Tekstil di Jawa Timur. Bisnis Indonesia.
- BI. (2025). Survei Konsumen dan Kelas Menengah Indonesia. https://www.bi.go.id
- Danantara. (2025). Laporan Penyaluran Kredit Korporasi. Tempo.co
