Jakarta, Genta Nasional – Rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri menuai kritik tajam. PBHI Jakarta menilai langkah pemerintah berpotensi hanya menjadi gimmick politik tanpa menyentuh akar persoalan di tubuh kepolisian.
Ketua PBHI Jakarta, M. Ridwan Ristomoyo, menegaskan reformasi Polri tidak bisa sekadar respons sesaat atas kasus besar.
“Perbaikan Polri harus menyentuh kultur, regulasi, dan struktur, bukan sekadar tim simbolis,” ujarnya pada Rabu (17/09).
Sekjen PBHI Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya, menambahkan pengalaman pembentukan tim di era Jokowi hanya berakhir politisasi tanpa perubahan fundamental. Mereka menyoroti masih maraknya pungli, lambannya penanganan laporan masyarakat, serta pendekatan represif terhadap aksi demonstrasi yang memunculkan tagar #percumalaporpolisi dan #noviralnojustice.
Kritik juga datang dari GMNI Jakarta Timur yang menegaskan reformasi Polri jangan dijadikan pelipur lara atas kemarahan publik.
(mar).
