Pemalang, Jawa Tengah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama berbagai jaringan serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, komunitas pesisir, organisasi perempuan, pegiat lingkungan, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra internasional menyelenggarakan Jambore Pekerja Perikanan pada 10-12 Februari 2026 di Desa Asemdoyong, Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Pemalang yang di-disposisikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Dalam pembukaan. para pemangku kepentingan menegaskan bahwa sektor perikanan tidak hanya berbicara tentang produksi dan ekonomi, tetapi juga tentang perlindungan pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab bersama dalam memastikan praktik yang adil dan bermartabat.
Bupati Kabupaten Pemalang yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komunitas pekerja dalam memperkuat perlindungan pekerja perikanan serta mendorong pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja, khususnya awak kapal perikanan migran, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang lebih responsif, salah satunya adalah forum konsolidasi kita pada hari ini untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para pekerja perikanan kita. “terangnya
Ketua Panitia Jambore Pekerja Perikanan, Rizky Oktaviana, menyampaikan bahwa jambore ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi bersama untuk mempertemukan berbagai aktor dalam rantai perikanan, sehingga persoalan pekerja dapat dilihat secara utuh dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwano, menegaskan. bahwa Jambore Pekerja Perikanan menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas lintas sektor dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja perikanan. la menekankan bahwa selama ini pekerja dalam rantai pasok perikanan mulai dari awak kapal migran, nelayan lokal, hingga pekerja pengolahan, masih menghadapi kerentanan struktural yang membutuhkan perubahan kebijakan secara menyeluruh.
“Pelindungan pekerja perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kita perlu melihat sektor ini sebagai satu sistem yang saling terhubung, sehingga negara, industri, dan masyarakat sipil harus bergerak bersama untuk memastikan kerja layak, perlindungan HAM, dan keberlanjutan lingkungan berjalan beriringan, karena salah satu mandat dari Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah pelindungan sosial, bukan hanya mengacu pada pelindungan hukum, tapi lebih struktural daripada itu.” ujarnya.
Jambore ini menjadi ruang politik-edukatif dan konsolidasi lintas sektor yang melibatkan. antara lain Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara (SP3SU), Solidaritas Perempuan, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Inti Solidaritas Buruh (ISB), Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Destructive Fishing Watch (DFW), Jangkar Karat, Ocean Centre, International Labour Organization (ILO), Intemational Organization for Migration (IOM), The Freedom Fund, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berbagai organisasi jaringan lainnya.
Jambore Pekerja Perikanan menghadirkan Awak Kapal Perikanan (AKP) migran, nelayan lokal, dan pekerja pengolahan hasil laut untuk melihat sektor perikanan sebagai satu rantai produksi yang saling terhubung sekaligus menghadapi persoalan struktural yang sama, termasuk kerentanan kerja, pelanggaran hak asasi manusia, migrasi paksa, serta dampak krisis iklim.
Pemalang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu basis utama pekerja migran sektor perikanan di Indonesia, dengan keberadaan puluhan perusahaan perekrut awak kapal perikanan serta tingginya kerentanan terhadap praktik kerja paksa, perdagangan orang, dan pelanggaran hak pekerja.
Selama tiga hari kegiatan, peserta mengikuti rangkaian diskusi publik mengenai tata kelola perikanan, workshop tematik, coaching clinic pengorganisasian pekerja, diskusi migrasi paksa dan krisis iklim dalam perspektif HAM dan gender, hingga pemutaran film dokumenter Before You Eat yang mengangkat realitas pekerja dalam rantai pasok seafood global. Sebagai bagian dari komitmen ekologis, kegiatan juga melibatkan aksi kolektif penanaman pohon cemara laut dan bersih pantai sebagai respons terhadap dampak krisis iklim yang dirasakan langsung oleh komunitas pesisir.
