Tasikmalaya, gentanasional.com | Upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas bukan lagi sebatas wacana di Kabupaten Tasikmalaya. Lewat program UMKM Naik Kelas 2025, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai menapaki langkah konkret untuk membawa pelaku usaha lokal menembus pasar nasional hingga ekspor.
Program ini dibuka secara resmi pada Selasa, 22 Juli 2025, melalui seremoni bertajuk Opening Ceremony dan Literasi Keuangan yang digelar di Gedung Pendopo Baru. Ratusan pelaku UMKM dari 39 kecamatan hadir bersama sejumlah instansi pendukung, mulai dari DiskUK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BJB, hingga komunitas usaha lokal.
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa sektor UMKM harus menjadi poros utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program ini bukan hanya seremonial. Kami ingin dampaknya terasa nyata di lapangan. Karena itu, tahun depan kami akan gulirkan kredit tanpa bunga bekerja sama dengan bank daerah. Harapannya, pelaku usaha kita bisa bergerak lebih leluasa,” ujar Asep dalam sambutannya.
Sementara itu, mewakili Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Kabid Pengembangan UKM Moch Danny Fulton menjelaskan bahwa program UMKM Naik Kelas dirancang menyeluruh, menyasar aspek produksi, kualitas produk, legalitas, manajemen usaha, hingga pemasaran digital.
Untuk memperkuat sisi keuangan pelaku usaha, kegiatan pembukaan juga diisi dengan sesi literasi keuangan yang dipandu langsung oleh OJK dan Bank BJB. Tak ketinggalan, pameran produk UMKM binaan serta penandatanganan kerja sama antara Universitas Mayasari Bakti dan Koordinator Daerah (Korda) UMKM Naik Kelas juga mewarnai acara tersebut.
Kolaborasi ini bertujuan mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
Menariknya, seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Pendamping Program UMKM Naik Kelas wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Yuli Yanti, menegaskan bahwa program ini bergerak secara mandiri, mengandalkan dukungan sponsor dan inisiatif kolektif para mitra.
“Kami menghimpun UMKM dari berbagai sektor agrobisnis, kuliner, kerajinan, hingga fashion untuk dibina secara intensif,” jelas Yuli.
Seleksi peserta pun tidak sembarangan. Rian Andriana Putra, pendamping untuk wilayah selatan, menyebut bahwa peserta harus berusia produktif (maksimal 45 tahun) dan memiliki omzet tahunan minimal Rp100 juta.
“Targetnya, setiap angkatan bisa melahirkan 2 sampai 3 pelaku usaha yang tembus ekspor. Tahun lalu, produk parut kelapa dari Tasik berhasil masuk pasar Amerika,” ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan berat yang masih dihadapi pelaku UMKM, khususnya dalam hal legalitas produk, terutama makanan olahan yang membutuhkan lima hingga enam jenis perizinan.
“Prosesnya rumit dan makan biaya. Karena itu kami mendorong agar pemerintah terus hadir memfasilitasi,” tambah Rian.
Di tengah semangat program ini, suara pelaku usaha pun mengemuka. Debi, pelaku UMKM dari Singaparna yang memproduksi dodol sirsak Padjajaran, berharap akses bantuan bisa lebih mudah dijangkau.
“Sekarang susah masuk ke toko-toko besar karena sistem konsinyasi. Barang harus ditaruh dulu, baru dibayar. Kalau kita kekurangan modal, ya susah bergerak,” ungkapnya.
Debi juga berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di pelatihan, tapi juga membuka akses pasar. “Minimal bisa tembus pasar nasional dulu. Itu sudah sangat membantu kami,” tambahnya.
Program ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi bisa menghadirkan terobosan yang berdampak nyata. Para pendamping berharap fasilitas pelatihan gratis dan pendampingan usaha yang sudah ada bisa terus diperkuat.
Dengan kolaborasi lintas sektor, UMKM Naik Kelas 2025 bukan hanya sekadar program, melainkan langkah nyata membawa pelaku usaha Tasikmalaya dari lokal ke global.
(Totong)
